Lebih bayar pajak Rp400 juta terdengar seperti kabar baik. Sampai Anda sadar uang itu bisa tertahan hampir setahun di kas negara, sementara supplier tetap menagih setiap bulan. Sejak 1 Mei 2026, aturan restitusi pajak PMK 28/2026 mengubah siapa yang boleh menempuh jalur cepat. Artikel ini membahas syarat barunya, contoh hitungannya, dan langkah agar uang Anda tidak tertahan terlalu lama.
Ringkasnya dalam 3 poin
- PMK 28/2026 berlaku sejak 1 Mei 2026 dan mencabut PMK 39/2018 beserta perubahannya. Prosesnya tetap cepat: cukup penelitian, bukan pemeriksaan.
- Pintunya justru menyempit. Batas restitusi dipercepat untuk PKP turun dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar per masa, dengan penyerahan maksimal Rp4,2 miliar. WP badan kini dibatasi omzet maksimal Rp50 miliar.
- Status WP kriteria tertentu yang lama tidak berlaku lagi. Syarat barunya lebih ketat, termasuk larangan bagi perusahaan yang menyajikan ulang (restatement) laporan keuangannya.
Apa yang berubah dalam restitusi pajak PMK 28/2026?
Secara normal, permohonan pengembalian lebih bayar diproses lewat pemeriksaan berdasarkan Pasal 17B UU KUP. Jangka waktunya bisa sampai 12 bulan. Restitusi dipercepat, atau pengembalian pendahuluan, adalah jalur pintas. DJP hanya meneliti dokumen, lalu menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
PMK 28/2026 mengatur tiga kelompok yang boleh memakai jalur ini:
- WP kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP): wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan yang baik.
- WP persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP): dibatasi besaran omzet dan nilai lebih bayar.
- PKP berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN): termasuk yang melakukan kegiatan tertentu, seperti ekspor atau penyerahan ke pemungut PPN.
Mesinnya sama. Yang berubah adalah siapa yang boleh masuk.
Apakah usaha Anda masih masuk jalur cepat?
Untuk WP persyaratan tertentu, batasannya kini seperti ini:
- Orang pribadi tanpa usaha: tidak ada batas nilai lebih bayar.
- Orang pribadi dengan usaha atau pekerjaan bebas: lebih bayar maksimal Rp100 juta.
- Badan: peredaran bruto di atas Rp0 sampai Rp50 miliar, dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.
- PKP (PPN): penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar per masa, dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar per masa.
Ada dua catatan penting. Pertama, PKP yang belum melakukan penyerahan atau ekspor sama sekali tidak termasuk. Kedua, jika PKP tidak punya kegiatan tertentu, restitusi dipercepat hanya bisa diajukan di masa akhir tahun buku. Kegiatan tertentu itu meliputi ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud atau JKP, penyerahan ke pemungut PPN, dan penyerahan dengan PPN tidak dipungut. Jika punya, permohonan bisa diajukan setiap masa.
Bila hasil penelitian menunjukkan ada lebih bayar, SKPPKP diterbitkan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima.
Berapa sebenarnya nilai “cepat” itu dalam rupiah?
Ambil contoh PT dengan omzet Rp30 miliar dan lebih bayar PPh badan Rp400 juta. Perusahaan ini memenuhi syarat. Uangnya bisa kembali sekitar 1 bulan, bukan 12 bulan.
Misalkan modal kerja Anda dibiayai kredit bank berbunga 10% per tahun. Uang Rp400 juta yang tertahan 11 bulan lebih lama setara biaya bunga sekitar Rp400 juta × 10% × 11/12 = Rp36,7 juta. Itu biaya nyata, hanya karena salah jalur.
Sekarang contoh PKP distributor. Penyerahan per masa Rp3,5 miliar, lebih bayar PPN Rp1,2 miliar. Di aturan lama (batas Rp5 miliar), ini masih masuk jalur cepat. Di PMK 28/2026, lebih bayarnya melewati Rp1 miliar. Akibatnya, permohonan masuk jalur pemeriksaan biasa. Arus kas perusahaan seperti ini perlu direncanakan ulang sejak sekarang.
Apakah jalur cepat ini tanpa risiko?
Tidak. Restitusi dipercepat bukan berarti DJP tidak akan memeriksa. Pemeriksaan tetap bisa dilakukan setelah uang dikembalikan. Jika hasilnya berupa SKPKB, sanksinya berat: kenaikan 100% dari pajak kurang bayar (Pasal 17C ayat (5) dan Pasal 17D ayat (5) UU KUP).
Contohnya, koreksi pemeriksaan menghasilkan kurang bayar Rp100 juta. Anda membayar pokok Rp100 juta ditambah sanksi Rp100 juta. Totalnya Rp200 juta. Untuk WP orang pribadi dengan lebih bayar sampai Rp100 juta, sanksinya lebih ringan, yaitu bunga per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP.
Bagi WP kriteria tertentu, syaratnya juga makin ketat. Antara lain laporan keuangan diaudit akuntan publik tiga tahun berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian, bukan hasil restatement, dan koreksi fiskal hasil pemeriksaan tidak lebih dari 5% dari laba atau rugi fiskal. Penetapan lama berdasarkan PMK 39/2018 tidak berlaku lagi, sehingga wajib pajak harus mengajukan ulang.
Kesalahan yang sering terjadi
- Bukti potong tidak tervalidasi. DJP hanya menghitung bukti potong yang terbit lewat sistem DJP atau sudah tervalidasi, serta setoran sendiri yang punya NTPN. Bukti potong yang tidak terbaca di Coretax tidak ikut menjadi lebih bayar.
- Mengira semua lebih bayar otomatis cepat. Banyak PKP masih memakai patokan Rp5 miliar. Kini batasnya Rp1 miliar per masa.
- Mengejar restitusi tanpa siap diperiksa. Uang kembali cepat, tetapi jika rekonsiliasi pajak masukan berantakan, sanksi 100% menunggu di belakang.
Apa yang perlu Anda lakukan
- Petakan posisi Anda: OP, badan, atau PKP. Cek omzet setahun dan nilai lebih bayar terhadap batas baru.
- Untuk PKP, pastikan apakah Anda punya kegiatan tertentu. Jika tidak, rencanakan pengajuan di masa akhir tahun buku.
- Cocokkan seluruh bukti potong dan setoran di Coretax sebelum SPT lebih bayar dikirim.
- Hitung biaya uang tertahan. Bandingkan dengan opsi kompensasi ke masa atau tahun berikutnya.
- Jika dulu berstatus WP kriteria tertentu, cek apakah laporan keuangan Anda memenuhi syarat baru sebelum mengajukan ulang.
- Siapkan dokumen pendukung seolah-olah akan diperiksa, karena itu tetap mungkin terjadi.
Lebih bayar pajak adalah uang Anda sendiri. Memilih jalur restitusi yang tepat, atau justru memilih kompensasi, adalah keputusan arus kas, bukan sekadar urusan administrasi. Jika Anda ragu posisi perusahaan masuk kategori mana, tim Widura Consulting siap membantu menghitungnya bersama Anda.
Dasar aturan: PMK 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (diundangkan 30 April 2026, berlaku 1 Mei 2026); UU KUP Pasal 17B, 17C, 17D sebagaimana diubah UU HPP; UU PPN Pasal 9 ayat (4c). Diperbarui Oktober 2026.
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan atas kondisi spesifik Anda. Ketentuan perpajakan dapat berubah sejak artikel diterbitkan.

