Logo Widura Business & Tax ConsultingWIDURABUSINESS & TAX CONSULTINGKonsultasi

Pajak Production House Film: PPh 23, PPh 21 Kru, dan PPN yang Sering Salah

Kontrak iklan sudah ditandatangani, kru sudah dibayar, syuting selesai tepat waktu. Lalu tiga bulan kemudian datang SP2DK: PPh 21 kru dianggap kurang potong, faktur PPN uang muka tidak pernah dibuat, dan bukti potong PPh 23 dari klien tidak bisa dikreditkan. Kisah seperti ini sering terjadi di pajak production house, karena satu proyek melibatkan tiga jenis pajak sekaligus dengan ritme yang berbeda. Artikel ini merangkum cara kerja PPh 23, PPh 21 kru, dan PPN untuk rumah produksi, lengkap dengan contoh hitungan dan kesalahan yang paling sering kami temui.

Ringkasnya dalam 3 poin

  • PPh 23 (2%) dipotong klien saat membayar jasa produksi iklan atau sarana promosi film. Bagi production house, potongan ini adalah kredit pajak, bukan biaya, asal bukti potongnya lengkap.
  • PPh 21 kru lepas dihitung dari 50% honor bruto dikali tarif Pasal 17. Kru yang dibayar harian sebagai pegawai tidak tetap memakai tarif efektif harian.
  • PPN jasa produksi tetap berlaku dengan tarif 12% atas DPP 11/12, atau efektif 11%. PPN terutang sejak uang muka diterima, bukan saat film selesai.

Kapan klien memotong PPh 23 dari tagihan production house?

PMK 141/PMK.03/2015 memuat daftar jasa lain yang dipotong PPh 23. Beberapa di antaranya sangat dekat dengan bisnis rumah produksi: jasa pembuatan sarana promosi film dan iklan (termasuk poster, foto, dan banner), jasa dubbing atau sulih suara, jasa mixing film, jasa perancang (desain), dan jasa penyelenggara kegiatan. Sewa peralatan seperti kamera dan lighting juga dipotong PPh 23 sebagai sewa harta.

Tarifnya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 100% menjadi 4%.

Contoh: production house menagih brand sebesar Rp500.000.000 untuk produksi iklan TV.

  • PPN: 12% × (11/12 × Rp500.000.000) = Rp55.000.000
  • PPh 23 yang dipotong klien: 2% × Rp500.000.000 = Rp10.000.000
  • Uang yang masuk ke rekening: Rp500.000.000 + Rp55.000.000 − Rp10.000.000 = Rp545.000.000

Rp10 juta itu bukan hilang. Itu adalah pembayaran di muka atas PPh badan Anda dan dikreditkan di SPT Tahunan. Syaratnya satu: bukti potongnya benar-benar terbit atas NPWP perusahaan Anda dan muncul di Coretax. Tanpa bukti potong, potongan itu menjadi biaya yang tidak bisa diklaim.

Bagaimana menghitung PPh 21 untuk sutradara, aktor, dan kru lepas?

PMK 168 Tahun 2023 secara tegas memasukkan bintang film, sutradara, kru film, dan pekerja kreatif lain ke dalam kelompok bukan pegawai. Rumusnya:

PPh 21 = tarif Pasal 17 × (50% × penghasilan bruto)

Sejak PMK 168/2023, penghitungannya tidak lagi kumulatif. Setiap pembayaran dihitung sendiri.

Contoh 1, director of photography dibayar Rp30.000.000 untuk satu proyek:

  • DPP: 50% × Rp30.000.000 = Rp15.000.000
  • PPh 21: 5% × Rp15.000.000 = Rp750.000

Contoh 2, aktor utama dibayar Rp150.000.000:

  • DPP: 50% × Rp150.000.000 = Rp75.000.000
  • PPh 21: (5% × Rp60.000.000) + (15% × Rp15.000.000) = Rp3.000.000 + Rp2.250.000 = Rp5.250.000

Lain halnya dengan kru yang bekerja harian di lokasi dan dibayar per hari, seperti runner, grip, atau kru set. Mereka umumnya diperlakukan sebagai pegawai tidak tetap, sehingga yang berlaku adalah tarif efektif (TER) harian sesuai PP 58 Tahun 2023. Salah memilih skema berarti salah hitung, dan selisihnya akan ditagih ke production house sebagai pemotong.

Satu catatan lagi: jika honor talent dibayarkan ke PT manajemen artis, transaksi tersebut bukan lagi PPh 21. Periksa kontrak dan pihak yang menerbitkan tagihan, lalu tentukan apakah jasanya masuk objek PPh 23.

Apakah jasa produksi film dikenai PPN, dan kapan terutangnya?

Ya. Jasa produksi film dan iklan adalah jasa kena pajak. Sejak 2025, tarif PPN 12% dikenakan atas DPP 11/12 dari nilai penggantian sesuai PMK 131 Tahun 2024, sehingga beban efektifnya tetap 11%.

Yang sering terlewat adalah saat terutangnya. PPN terutang ketika pembayaran diterima, termasuk uang muka. Jika klien membayar DP 50% saat kontrak ditandatangani, faktur pajak atas DP harus dibuat saat itu juga, bukan menunggu master film diserahkan.

Untuk penyerahan film cerita, ada aturan khusus. PMK 11 Tahun 2025 menetapkan DPP nilai lain berupa perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ini berbeda dari jasa produksi biasa, jadi pastikan Anda tahu sedang menyerahkan jasa produksi atau menjual hak atas film.

Perlu diingat juga bahwa pemakaian jasa dari luar negeri, seperti stock footage, plugin, atau jasa VFX dari vendor asing, bisa menimbulkan kewajiban PPN atas jasa luar negeri yang harus Anda setor sendiri.

Bagaimana dengan insentif pajak untuk industri film?

Pada Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sedang mengkaji skema insentif khusus untuk mendukung produksi film dalam negeri, setelah berdialog dengan asosiasi produser film. Sampai artikel ini ditulis, kami belum menemukan aturan final yang menetapkan insentif tersebut. Jadi untuk saat ini, susun proyek Anda berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

Kesalahan yang sering terjadi

  1. Tidak menagih bukti potong PPh 23 ke klien. Potongan 2% sudah hilang dari kas, tetapi tidak bisa dikreditkan. Untuk proyek bernilai miliaran, angkanya cepat menumpuk.
  2. Menyamakan semua kru. Kru lepas per proyek dan kru harian di lokasi dihitung dengan skema yang berbeda. Memakai satu tarif untuk semua hampir pasti menghasilkan selisih.
  3. Menunda faktur PPN uang muka. Faktur dibuat saat termin terakhir, padahal PPN sudah terutang sejak DP diterima. Akibatnya muncul sanksi bunga dan risiko faktur tidak sah.

Apa yang perlu Anda lakukan

  • Buat daftar semua kru dan talent per proyek, lalu tandai: bukan pegawai, pegawai tidak tetap, atau dibayar melalui badan.
  • Pastikan setiap pembayaran honor disertai bukti potong PPh 21 yang diterbitkan di Coretax.
  • Cocokkan setiap potongan PPh 23 dari klien dengan bukti potong yang muncul atas NPWP perusahaan.
  • Terbitkan faktur PPN untuk setiap uang muka dan termin pada saat pembayaran diterima.
  • Petakan pembayaran ke vendor luar negeri dan cek kewajiban PPN jasa luar negeri serta PPh 26.
  • Pisahkan kontrak jasa produksi dari kontrak penjualan hak atau lisensi film, karena perlakuan pajaknya berbeda.

Satu proyek film bisa melibatkan puluhan transaksi pajak dalam beberapa minggu. Jika Anda ingin struktur kontrak, alur pemotongan, dan faktur PPN di production house Anda ditinjau sebelum proyek berikutnya dimulai, tim Widura Consulting siap membantu. Lihat juga artikel kami tentang sanksi telat setor dan lapor pajak.

Dasar aturan yang dirujuk: PMK 141/PMK.03/2015 (objek PPh 23 jasa lain); PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 (PPh 21); PMK 131 Tahun 2024 (DPP 11/12 PPN); PMK 11 Tahun 2025 (DPP nilai lain, termasuk film cerita). Disusun per Oktober 2026.

Widura Business & Tax Consulting

Konsultan bisnis, keuangan, dan pajak di Jakarta. Dipimpin oleh Mohamad Wahid Novianto, praktisi perencanaan pajak, restrukturisasi korporasi, dan laporan keuangan.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan atas kondisi spesifik Anda. Ketentuan perpajakan dapat berubah sejak artikel diterbitkan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top