Desember tinggal tiga minggu lagi. Banyak pemilik usaha baru membuka akun Coretax ketika ada tagihan, surat dari kantor pajak, atau staf yang mendadak resign dan aksesnya ikut hilang. Padahal, bagi pemilik usaha, Coretax kini adalah “rekening koran” pajak perusahaan: semua data faktur, bukti potong, pembayaran, dan SPT tercatat di sana, dan dilihat juga oleh petugas pajak.
Artikel ini merangkum tujuh hal di Coretax yang sebaiknya Anda cek sebelum tutup tahun. Sebagian bisa menghemat uang, termasuk peluang penghapusan sanksi 100% yang hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.
Ringkasnya dalam 3 poin
- Pastikan akses Coretax perusahaan dipegang orang yang tepat: PIC harus pengurus, staf cukup diberi role akses, dan kode otorisasi atau sertifikat elektronik masih aktif.
- Cocokkan data di Coretax (bukti potong, faktur, pembayaran) dengan pembukuan Anda sekarang, bukan April nanti saat SPT Tahunan harus dilaporkan.
- SPT Masa yang telat atau belum dilapor sampai masa September 2026 bisa bebas sanksi 100% berdasarkan KEP-239/PJ/2026, asalkan dilaporkan paling lambat 31 Desember 2026.
Siapa yang memegang kunci Coretax perusahaan Anda?
1. Cek PIC dan role akses. Di Coretax, badan usaha dijalankan oleh PIC (person in charge) yang “masuk sebagai” perusahaan. PIC harus pengurus, misalnya direktur yang tercantum di akta. Staf keuangan atau konsultan tidak perlu menjadi PIC. Mereka cukup diberi role akses, misalnya untuk membuat faktur, menandatangani bukti potong, atau menyiapkan konsep SPT.
Ada satu batas penting. Penandatangan SPT dan permohonan administrasi harus pengurus. Jika karyawan ingin bertindak sebagai kuasa, ia tetap memerlukan surat kuasa khusus sesuai PMK 44/2026. Memberi role akses tidak mengubah kedudukan hukum karyawan tersebut.
2. Cek kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Semua dokumen di Coretax ditandatangani secara elektronik dengan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Pastikan keduanya aktif dan orang yang memegangnya masih bekerja di perusahaan. Akses yang tertinggal di tangan mantan staf adalah risiko, bukan sekadar urusan administrasi.
Apakah data perusahaan di Coretax sudah sesuai kondisi sekarang?
3. Perbarui profil wajib pajak. Coretax menyimpan data identitas, kontak, pengurus, pemegang saham, dan jenis kegiatan usaha. Data ini dipakai untuk prepopulated SPT badan, termasuk lampiran pemegang saham dan pengurus. Jika tahun ini ada pergantian direktur, perubahan komposisi saham, atau usaha baru, perbarui sekarang. Mengubahnya di minggu terakhir April biasanya berakhir dengan SPT yang tertunda.
Apakah kredit pajak Anda benar-benar tercatat?
4. Cocokkan bukti potong yang Anda terima. PPh 23 atau PPh 22 yang dipotong klien adalah kredit pajak Anda. Di Coretax, bukti potong yang dibuat pemotong otomatis muncul di akun Anda. Namun data prepopulated belum tentu lengkap atau benar.
Contoh: Anda menagih jasa konsultasi Rp50.000.000 dan klien memotong PPh 23 sebesar 2%, yaitu Rp1.000.000. Jika klien tidak membuat bukti potongnya, kredit Rp1.000.000 itu tidak muncul. Akibatnya, PPh Badan Anda di SPT Tahunan bisa terlihat kurang bayar padahal pajaknya sudah dipotong. Kalikan dengan puluhan transaksi setahun, dan selisihnya bisa puluhan juta rupiah. Tarik daftar bukti potong di Coretax, bandingkan dengan piutang yang sudah dibayar klien, dan tagih bukti potong yang belum ada sebelum tutup tahun.
5. Rekonsiliasi faktur pajak masukan dan keluaran. Bagi PKP, cocokkan faktur keluaran di Coretax dengan penjualan di pembukuan, lalu faktur masukan dengan pembelian. Ingat, pajak masukan hanya bisa dikreditkan paling lama tiga masa pajak setelah berakhirnya masa saat faktur dibuat (Pasal 9 ayat 9a UU PPN). Faktur masukan September yang belum dikreditkan sebaiknya diproses paling lambat di SPT Masa PPN Desember.
Adakah tagihan dan sanksi yang masih bisa dihapus?
6. Cek status pembayaran, deposit, dan SPT Masa yang tertinggal. Di Coretax, SPT kurang bayar yang dibuat dengan kode billing berstatus “Menunggu Pembayaran” sampai dilunasi. Cek juga saldo deposit pajak, apakah sudah terpakai sesuai rencana. SPT yang belum dilaporkan atau belum berstatus “Dilaporkan” akan menjadi sanksi.
Berdasarkan UU KUP Pasal 7, denda telat lapor SPT Masa PPN adalah Rp500.000 per masa, SPT Masa lainnya Rp100.000 per masa, dan SPT Tahunan PPh Badan Rp1.000.000. Batas setor pajak masa umumnya tanggal 15 dan batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya (PMK 81/2024).
Kabar baiknya, KEP-239/PJ/2026 yang berlaku sejak 8 Oktober 2026 memberi penghapusan sanksi administrasi, antara lain untuk keterlambatan SPT Masa sampai masa September 2026 dan SPT Tahunan sampai tahun pajak 2025 yang berstatus kurang bayar. Skemanya bertingkat:
- Dilaporkan 8 Oktober–31 Desember 2026: sanksi dihapus 100%.
- Dilaporkan 1 Januari–31 Maret 2027: dikurangi 50%.
- Dilaporkan 1 April–30 Juni 2027: dikurangi 25%.
Contoh: perusahaan Anda telat melapor enam SPT Masa PPh (PPh 21 dan PPh 23) dan dua SPT Masa PPN tahun ini. Potensi dendanya 6 × Rp100.000 + 2 × Rp500.000 = Rp1.600.000, belum termasuk sanksi bunga atas pajak yang telat disetor. Jika dilaporkan sebelum 31 Desember 2026 dan syaratnya dipenuhi, sanksi tersebut bisa dihapus seluruhnya. Syaratnya antara lain mengajukan permohonan (paling lambat 1 Oktober 2028), surat pernyataan bermeterai, dan sanksinya belum dibayar. Rincian jenis sanksi ada di lampiran keputusan tersebut, jadi cek kasus Anda satu per satu.
Satu catatan: DJP juga mengingatkan adanya penipuan yang menawarkan “pengurusan” pengurangan sanksi. Permohonan diajukan melalui saluran resmi DJP, bukan lewat pihak yang meminta transfer ke rekening pribadi.
Sudahkah Anda bersiap untuk SPT Tahunan Badan 2026?
7. Mulai kumpulkan bahan SPT Tahunan. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2026 wajib dilaporkan paling lambat 30 April 2027. Tahun ini batas SPT badan sempat diperpanjang sebulan karena kendala transisi Coretax, tetapi jangan menjadikannya patokan. Siapkan daftar pemegang saham dan pengurus, neraca dan laba rugi, rekap bukti potong, serta dokumen transfer pricing bila ada transaksi afiliasi. Di Coretax, gunakan tombol “Posting SPT” agar data prepopulated terbaru ikut tertarik sebelum mengisi formulir.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menjadikan staf sebagai PIC atau penandatangan SPT, lalu kehilangan akses saat staf tersebut keluar.
- Menganggap data prepopulated pasti benar, padahal bukti potong dari klien sering terlambat atau tidak lengkap.
- Menunda pelaporan SPT Masa yang tertinggal sampai tahun depan, sehingga kehilangan kesempatan penghapusan sanksi 100%.
Apa yang perlu Anda lakukan
- Pastikan PIC adalah pengurus dan role akses staf sesuai tugasnya.
- Cek masa berlaku kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik.
- Perbarui data pengurus, pemegang saham, kontak, dan kegiatan usaha.
- Cocokkan bukti potong PPh 22/23 yang diterima dengan pembayaran dari klien.
- Rekonsiliasi faktur masukan dan keluaran; kreditkan faktur masukan sebelum lewat tiga masa.
- Daftar SPT Masa yang telat atau belum dilapor sampai masa September 2026, laporkan sebelum 31 Desember 2026.
- Mulai kumpulkan dokumen SPT Tahunan Badan tahun pajak 2026.
Jika Anda ingin seseorang memeriksa akun Coretax perusahaan dan menghitung sanksi yang masih bisa dihapus, tim Widura Consulting bisa membantu memetakan prioritasnya sebelum tutup tahun.
Dasar aturan: UU KUP (UU 28/2007 s.t.d.t.d. UU 7/2021) Pasal 7; UU PPN Pasal 9 ayat (9a); PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK 1/2026; PMK 44/2026; PER-11/PJ/2025; KEP-239/PJ/2026. Diperbarui per November 2026.
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan atas kondisi spesifik Anda. Ketentuan perpajakan dapat berubah sejak artikel diterbitkan.

