Logo Widura Business & Tax ConsultingWIDURABUSINESS & TAX CONSULTINGKonsultasi

Hotel, Villa, Kafe: PBJT atau PPN, Mana yang Berlaku?

Sebuah kafe di Kemang mencetak struk dengan dua baris pajak: PB1 10% dan PPN. Tamu membayar dua kali untuk satu piring nasi goreng, dan pemilik kafe mengira itu sudah benar karena usahanya berstatus PKP. Kasus seperti ini masih sering kami temui. Artikel ini menjelaskan kapan bisnis hotel, villa, restoran, dan kafe memungut PBJT restoran hotel, kapan justru wajib PPN, dan bagaimana menghitungnya dengan benar.

Ringkasnya dalam 3 poin

  • Makanan dan minuman yang disajikan restoran, kafe, warung, dan katering, serta jasa perhotelan termasuk villa dan guest house, adalah objek PBJT (pajak daerah), bukan objek PPN. Dasarnya UU 1/2022 tentang HKPD dan Pasal 4A UU PPN.
  • Tarif PBJT paling tinggi 10% dari jumlah yang dibayar konsumen. Tarif pasti dan batas omzet wajib pungut ditetapkan Perda masing-masing kabupaten/kota.
  • Status PKP tidak mengubah apa pun. Yang menentukan adalah jenis transaksinya. Sewa ruang usaha di hotel, unit apartemen, paket tur, dan penjualan produk kemasan tetap kena PPN.

Apa itu PBJT dan siapa yang wajib memungutnya?

Sejak UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) berlaku, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan dilebur menjadi satu: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Di lapangan banyak orang masih menyebutnya PB1.

PBJT dibayar konsumen akhir, lalu dipungut dan disetor pengusaha ke Bapenda kabupaten/kota tempat usaha berada. Dasar pengenaannya adalah jumlah yang dibayar konsumen. Pasal 58 UU HKPD membatasi tarifnya paling tinggi 10%. Banyak daerah, termasuk DKI Jakarta dan Kabupaten Badung, memakai tarif 10%.

Ada satu pengecualian tarif yang perlu dicatat. Untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif PBJT berada di rentang 40% sampai 75%. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 19/PUU-XXII/2024 (Januari 2025) menegaskan spa dibaca sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Pemilik spa perlu mengecek bagaimana Perda daerahnya menyesuaikan ketentuan ini.

Kapan makanan dan minuman kena PBJT, kapan kena PPN?

Pasal 4A ayat (2) UU PPN mengecualikan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk jasa katering, dari objek PPN. Syaratnya, penjualan itu memang objek pajak daerah. PMK 70/2022 merinci ujiannya: restoran adalah tempat yang menyediakan fasilitas makan, minimal meja, kursi, dan/atau peralatan makan-minum.

Tiga penjual tetap memungut PPN walaupun menjual makanan dan minuman (Pasal 4 ayat (4) PMK 70/2022):

  • pabrik makanan atau minuman;
  • toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan atau minuman;
  • pengusaha lounge bandara yang usaha utamanya jasa lounge.

Batas abu-abu paling sering muncul di toko roti dan kafe. Toko roti yang menyediakan meja dan kursi untuk makan di tempat masuk PBJT. Toko roti yang hanya melayani beli bawa pulang tanpa tempat duduk tidak masuk PBJT; jika ia PKP, penjualannya kena PPN. Kafe yang juga menjual biji kopi kemasan atau merchandise harus memisahkan dua jenis penjualan itu, karena produk kemasan yang dijual ritel tidak lagi berupa sajian restoran.

Untuk katering, ujiannya sifat pesanan. Makanan yang dibuat atas pesanan untuk segera dikonsumsi masuk PBJT. Produk massal berkemasan dengan umur simpan panjang yang dijual lewat ritel kembali ke rezim PPN.

Villa dan guest house: berlaku juga PBJT perhotelan?

Ya. Jasa perhotelan dikecualikan dari PPN oleh Pasal 4A ayat (3) UU PPN. Cakupannya luas: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, guest house, bungalow, rumah pribadi yang disewakan sebagai penginapan, sampai glamping. Paket kamar termasuk layanan kamar, laundry, extra bed, internet, dan minibar.

Namun pengusaha hotel tetap memungut PPN atas tiga hal:

  • sewa ruangan di area hotel untuk kegiatan usaha, misalnya kantor, ATM, minimarket, restoran pihak lain, apotek, atau klinik;
  • sewa unit apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  • jasa tur dan perjalanan yang dijalankan pengusaha hotel.

Contoh hitungan. Sebuah villa di Badung disewakan Rp3.000.000 per malam dan terisi 20 malam sebulan. Omzet sewa kamar Rp60.000.000, dan PBJT 10% yang wajib dipungut dari tamu Rp6.000.000 per bulan, atau Rp72.000.000 setahun. Jika pemilik villa lupa menagihkan PBJT ke tamu, Rp72 juta itu tetap terutang dan keluar dari margin sendiri, ditambah sanksi daerah.

Di sisi lain, misalkan hotel yang sama menyewakan ruang lobi kepada minimarket Rp20.000.000 per bulan. Sewa ini bukan jasa perhotelan. Jika hotel berstatus PKP, PPN yang dipungut 12% x 11/12 x Rp20.000.000 = Rp2.200.000 per bulan, dan transaksi ini tidak kena PBJT.

Bagaimana dengan pajak penghasilannya?

PBJT dan PPN adalah pajak konsumsi yang ditanggung tamu. Pajak penghasilan pemilik usaha berjalan terpisah. Uang PBJT yang dipungut bukan omzet Anda, jadi jangan dihitung sebagai pendapatan dalam pembukuan.

Untuk PPh, sejak PP 20/2026 tarif final 0,5% hanya bisa dipakai orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun. CV dan PT biasa yang memiliki kafe atau villa hanya bisa menghabiskan sisa masa PP 55/2022, lalu beralih ke tarif umum.

Kesalahan yang sering terjadi

  1. Memungut PBJT dan PPN sekaligus atas satu sajian. Tamu membayar dua kali, harga terlihat mahal, dan usaha berurusan dengan dua otoritas untuk satu transaksi yang sejak awal hanya objek PBJT.
  2. Mencampur penjualan dine-in dan produk kemasan. Tanpa pemisahan di sistem kasir, Bapenda bisa menganggap semuanya objek PBJT, sementara DJP menganggap produk kemasannya objek PPN.
  3. Mencatat PBJT sebagai pendapatan. Omzet terlihat lebih besar, dasar PPh final membengkak, dan rekonsiliasi dengan SPTPD daerah tidak pernah cocok.

Apa yang perlu Anda lakukan

  • Cek Perda PBJT kabupaten/kota tempat usaha Anda: tarif, batas omzet wajib pungut, dan jatuh tempo SPTPD.
  • Pastikan usaha sudah terdaftar sebagai wajib pajak PBJT di Bapenda setempat.
  • Petakan seluruh sumber pendapatan: kamar, makanan dan minuman, sewa ruang, produk kemasan, paket tur. Tandai mana PBJT dan mana PPN.
  • Atur sistem kasir agar dua jenis penjualan itu tercetak dan tercatat terpisah.
  • Jika usaha berstatus PKP, jangan terbitkan faktur pajak atas sajian restoran dan sewa kamar.
  • Catat PBJT terpungut sebagai utang pajak daerah, lalu cocokkan setiap bulan dengan SPTPD.
  • Untuk villa yang dipasarkan lewat platform online, pastikan harga yang tampil sudah memperhitungkan PBJT.

Aturan ini terlihat sederhana sampai satu bisnis menjalankan kamar, kafe, sewa ruang, dan toko suvenir di bawah satu atap. Pada titik itu, satu kesalahan klasifikasi bisa berulang di setiap struk selama bertahun-tahun. Tim Widura Consulting bisa membantu memetakan pendapatan usaha Anda dan menata pemungutan PBJT serta PPN-nya sebelum diperiksa.

Dasar aturan: UU 1/2022 tentang HKPD (Januari 2022); Pasal 4A UU PPN sebagaimana diubah UU 7/2021 (HPP); PMK 70/2022 tentang kriteria makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang tidak dikenai PPN (2022); Putusan MK 19/PUU-XXII/2024 (Januari 2025); PP 20/2026 (April 2026); PP 55/2022 (Desember 2022). Informasi per November 2026.

Widura Business & Tax Consulting

Konsultan bisnis, keuangan, dan pajak di Jakarta. Dipimpin oleh Mohamad Wahid Novianto, praktisi perencanaan pajak, restrukturisasi korporasi, dan laporan keuangan.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan atas kondisi spesifik Anda. Ketentuan perpajakan dapat berubah sejak artikel diterbitkan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top