Logo Widura Business & Tax ConsultingWIDURABUSINESS & TAX CONSULTINGKonsultasi

Telat Setor atau Lapor Pajak Sehari, Berapa Sanksinya?

Tanggal 15 lewat begitu saja. Tim keuangan sibuk tutup buku, owner sedang di luar kota, dan kode billing PPh 21 baru dibayar keesokan harinya. “Cuma telat sehari, paling dendanya kecil,” begitu biasanya kita berpikir. Padahal sanksi telat lapor SPT Masa dan telat setor pajak tidak dihitung per hari. Artikel ini menjelaskan berapa sebenarnya biaya keterlambatan satu hari, cara menghitungnya, dan cara mencegahnya terulang.

Ringkasnya dalam 3 poin

  • Telat lapor SPT Masa kena denda tetap: Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, berapa pun lamanya telat.
  • Telat setor kena bunga per bulan. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, jadi telat sehari sama dengan telat sebulan. Tarif Oktober 2026: 1,01% per bulan.
  • Telat setor dan telat lapor adalah dua pelanggaran berbeda. Keduanya bisa ditagih sekaligus lewat Surat Tagihan Pajak (STP).

Kapan sebenarnya batas setor dan lapor?

Sejak 1 Januari 2025, batas waktu mengikuti PMK 81/2024 yang berjalan bersama Coretax. Ringkasnya:

  • PPh masa (PPh 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2, 15) dan PPh 25: setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  • SPT Masa PPh: lapor paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPN: setor dan lapor paling lambat akhir bulan berikutnya, dengan setoran dilakukan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.

Jika jatuh tempo setor jatuh pada hari Sabtu, Minggu, libur nasional, atau cuti bersama, setoran boleh dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contohnya, 31 Oktober 2026 jatuh pada hari Sabtu, sehingga PPN masa September 2026 masih aman disetor pada Senin, 2 November 2026.

Berapa denda kalau telat lapor SPT Masa?

Dasarnya Pasal 7 ayat (1) UU KUP (UU 6/1983 sebagaimana diubah antara lain dengan UU 7/2021 tentang HPP dan UU 6/2023). Dendanya bersifat tetap per SPT:

  • SPT Masa PPN: Rp500.000
  • SPT Masa lainnya (PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, dan seterusnya): Rp100.000
  • SPT Tahunan PPh Badan: Rp1.000.000
  • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Rp100.000

Telat sehari atau telat tiga bulan, dendanya sama. Yang membuatnya mahal adalah jumlah SPT. Perusahaan yang rutin melapor PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, dan PPN lalu telat semuanya pada satu bulan langsung menanggung Rp800.000. Jika pola itu terjadi 12 bulan, totalnya Rp9,6 juta setahun, uang yang sama sekali tidak menambah nilai bisnis.

Perlu diingat juga: SPT yang dilaporkan lewat batas waktu tetap wajib dilaporkan. Membiarkannya tidak dilapor justru memicu teguran dan bisa berlanjut ke pemeriksaan.

Bagaimana menghitung bunga telat setor pajak?

Untuk keterlambatan pembayaran, Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengenakan sanksi bunga. Tarifnya tidak lagi tetap 2%, tetapi ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, lalu dibagi 12. Bunga dihitung paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Untuk periode 1–31 Oktober 2026, KMK 47/MK/EF.2/2026 menetapkan tarif bunga Pasal 9 ayat (2a) sebesar 1,01% per bulan.

Contoh hitungan. PT Maju Bersama memotong PPh 21 karyawan masa September 2026 sebesar Rp40.000.000. Batas setornya Kamis, 15 Oktober 2026. Karena kendala approval pembayaran, pajak baru disetor 16 Oktober 2026.

  • Lama terlambat: 1 hari, dihitung 1 bulan.
  • Bunga: 1,01% × Rp40.000.000 × 1 = Rp404.000.
  • Jika SPT Masa PPh 21 juga baru dilapor 21 Oktober (lewat tanggal 20), tambah denda Rp100.000.
  • Total biaya telat sehari: Rp504.000.

Bandingkan dengan menyetor tepat waktu: Rp0. Bila keterlambatan yang sama terjadi pada PPN kurang bayar Rp150.000.000, bunganya Rp1.515.000 ditambah denda lapor Rp500.000. Satu hari yang tampak sepele bisa menghapus margin satu transaksi.

Bagaimana kalau kurang bayar baru ketahuan belakangan?

Tarif bunga berjenjang sesuai siapa yang menemukan kesalahan. Untuk Oktober 2026 (KMK 47/MK/EF.2/2026):

  • 1,01% per bulan jika Anda sendiri membetulkan SPT dan menyetor kekurangannya (Pasal 8 ayat 2 dan 2a).
  • 1,42% per bulan jika pengungkapan ketidakbenaran dilakukan setelah pemeriksaan dimulai (Pasal 8 ayat 5).
  • 1,84% per bulan jika kekurangan ditemukan lewat pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat 2).

Bunga atas pajak yang ditagih lewat STP karena tidak atau kurang dibayar (Pasal 14 ayat 3) juga memakai tarif 1,01% per bulan untuk Oktober 2026, sama dengan bunga telat setor.

Pesannya jelas: membetulkan sendiri hampir selalu lebih murah daripada menunggu ditemukan. Tarif ini berubah setiap bulan mengikuti KMK terbaru, jadi selalu cek tarif pada bulan penghitungan.

Kesalahan yang sering terjadi

  1. Mengira bunga dihitung per hari. Telat 1 hari dan telat 30 hari sama-sama dihitung 1 bulan. Telat 31 hari sudah 2 bulan.
  2. Menganggap “nihil” tidak perlu dilapor. SPT Masa tetap wajib dilaporkan walau tidak ada pajak terutang pada masa itu, sehingga telat melapor tetap kena denda.
  3. Membuat kode billing tetapi lupa membayarnya. Kode billing bukan bukti setor. Pajak dianggap lunas jika sudah ada NTPN, dan di Coretax setoran baru terpakai setelah dialokasikan dengan benar.

Apa yang perlu Anda lakukan

  • Pasang kalender pajak internal: setor PPh tanggal 10, lapor tanggal 17. Beri jarak aman dari jatuh tempo.
  • Pisahkan siapa yang menyiapkan, menyetujui, dan membayar, lalu tetapkan cadangan approver saat owner berhalangan.
  • Simpan saldo khusus pajak di rekening operasional agar pembayaran tidak tertahan arus kas.
  • Cek status SPT dan NTPN di Coretax setiap akhir bulan, bukan setahun sekali.
  • Jika ditemukan kurang bayar, betulkan SPT secepatnya sebelum ada SP2DK atau pemeriksaan.
  • Jika menerima STP, cocokkan perhitungannya. Jika keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kendali, pertimbangkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi (Pasal 36 UU KUP).

Sanksi keterlambatan memang terlihat kecil per kejadian, tetapi menumpuk menjadi biaya tahunan yang tidak perlu dan menjadi sinyal buruk di mata pemeriksa. Jika Anda ingin kalender pajak, alur approval pembayaran, dan pengecekan Coretax bulanan tertata rapi, tim Widura Consulting siap membantu menyusunnya bersama Anda.

Dasar aturan yang dirujuk: UU KUP sebagaimana diubah antara lain dengan UU 7/2021 (HPP) dan UU 6/2023; PMK 81/2024 (berlaku Januari 2025); KMK 47/MK/EF.2/2026 tentang tarif bunga periode Oktober 2026. Informasi per Oktober 2026.

Widura Business & Tax Consulting

Konsultan bisnis, keuangan, dan pajak di Jakarta. Dipimpin oleh Mohamad Wahid Novianto, praktisi perencanaan pajak, restrukturisasi korporasi, dan laporan keuangan.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat pajak, hukum, atau keuangan atas kondisi spesifik Anda. Ketentuan perpajakan dapat berubah sejak artikel diterbitkan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top